Zona Mania - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menimbulakn berbagai reaksi penolakan dari beberapa elemen salah satunya Forum Organisasi Kemasyarakatan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang di gadang gadang menjadi salah satu ormas yang akan di bubarkan.
Ismail Yusanto yeng merupakan juru bicara HTI n=menuding di terbitkannya perppu tersebut mengandung kejahatan dalam mengadili pikliran dan keyakinan.
"Buktinya ya itu, setelah melakukan kriminalisasi kepada ulama dan aktivis, lalau melakukan pencekalan terhadap dai. Pembubaran Dakwaan di sebagian tempat,"jelas Ismail di Komplek Parlemen Jakarta Pusat, Selasas 18 Juli 2018.
Baca Juga >>> Ditetapkannya Setya Novanto Jadi Tersangka, Fadli Zon Mengaku Siap Menjadi Plt Katua DPR.... Hhhaaaaa!!!
Forum organisai Kemasyarakatan yang menemui Fadli Zon tersebut berharap agar DPR dapat menolak Perppu Ormas melalui uji materi.
"Sebagai warga negara yang mempunya legal standing, kita menolaknya. Terdapat duaprosedur hukum yang dpat di tempuh, yaitu JR sore ini teman advokat HTI ke sana dan yang kedua melalui DPR,"jelas jeje yang merupkan Perwakilan dari Pusat Persatuan Islam (Persis).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dirinya mengapresiasi dan memberi dukungannya untuk berjuang dalam penolakan perppu tersebut. Sebab dia beralasan bahwa diriny hany ingin adanya kedamaian dakan kebebesan berkumpul dan berserikat di Indonesia.
"Kita ikut berjuang, mudah mudahan jangan sampai ada kriminalisasi apa lagi atas nama hukum. Ini akan kita teruskan kepadaa pemerintah dan fraksi fraksi yang ada,"jelas Fadli.
Berita Terkini >>> Pukulan Keras Untuk Penentang Rezim Jokowi "Tingkat Kepercayaan Rakyat RI Terhadap Pemerintah Peringakat 1 Dunia " Kena Looo
Sebelumnya, Setelah pemerintah mengendus dan mendapatkkan adanya kegiatan ormas yang dinilai melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah mengelurakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undeang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas setelah Undang Undang Ormas lama tidak lagi mewadahi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang akan membahayakan Pancasila.
