Perbedaan Cara Jokowi - Ahok Dan Anies - Sandi Dalam Membenahi Tanah Abang, Mana Lebih Efektif ???

Zona Mania - Satu kesan jika mendengar kata tanah abang adalah kemacetan yang parah. Berpuluh - puluh tahun kawasan Tanah abang menjadi pusat perdagangan namun berdampak buruh pada kemacetan yang diciptakan oleh para PKL yang tak dapat di atur.

Namun situasi tersebut sempat berubah saat Pakde Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Jokowi berhasil menertibkan para PKL dan membuat kawasan Tanah Abang bebas dari kemacetan. 

Kini Gubernur baru DKI Jakarta, Anies memiliki cara lain untuk menata Tanah Abang. Berikut adalah cara kedua pasang Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menata Tanah Abang.

Cara Jokowi - Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam tahun pertama kepemimpinannya berhasil memindahkan pedagang kaki lima ke ratusan kios di Blok G pasar Tanah Abang. 

Tidak hanya selesai dengan pemindahan pedagang, banyak cara dilakukan agar Blok G Tanah Abang menjadi ramai pengunjung sehingga pedagang tidak tergiur kembali ke jalan. Kepemimpinan Jokowi bersama partnernya Ahok mempunyai cara-cara persuasif sampai ke cara-cara tegas dalam menghadapi pedagang kaki lima yang nekat balik ke pinggir jalan ketika pendapatannya menurun di tempat baru.

Dari cara mempercantik Blok G hingga membangun jembatan penghubung yang memudahkan para pembeli untuk berbelanja di Tanah Abang.

Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta ini turun tangan langsung untuk memberantas para pemalak yang melakukan praktik penarikan yang sewa ilegal kepada PKL Tanah Abang. Ia pun sempat menantang para pihak penuding yang mengatakan adanya beking kepada para pemalak dari Pemprov DKI untuk menyebutkan nama dari PNS atau Satpol PP yang terlibat.

Cara Anies - Sandi

Sebanyak 400 pedagang kaki lima (PKL) kembali menduduki separuh Jalan Jati Baru Raya, Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan tenda merah berdiri tegak sedari pagi. Kali ini, tanpa rasa takut akan digusur.

Ya, mulai Jumat 22 Desember 2017, PKL halal berdagang di kawasan Tanah Abang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan memperbolehkan menjajakan dagangannya. Bahkan, dia lah yang memberikan tenda seragam.

====================================================================================

DATUK99.NET
SATU SATUNYA SITUS YANG DILENGKAPI DENGAN DETECTOR ANTI BOT

TUNGGU APALAGI SEGERA DAFTAR DI DATUK99.NET

KENYAMANAN DAN KEMANAN USER ID ANDA KAMI JAMIN 100%

====================================================================================

Alasannya, Anies ingin mengakomodasi kepentingan semua pihak. Termasuk kepentingan para PKL ini.

PKL pun bersuka cita. Lapak dan tenda mereka dapatkan secara gratis. Nantinya pun tidak ada retribusi. Sebut saja Sherli (50). Dia merupakan satu PKL yang beruntung mendapat jatah tenda dari Pemprov DKI. Sedari pagi, senyum terus membingkai wajahnya saat memindahkan barang dagangannya ke tenda merah di depan Stasiun Tanah Abang.

Dia bersyukur tak lagi harus berkejar-kejaran dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat mencari nafkah.

Pemerintah Provinsi DKI juga merekayasa lalu lintas setiap hari, dari pukul 08.00-18.00 WIB. Untuk memfasilitasi mereka, maka satu ruas jalan sepanjang 400 meter di depan Stasiun Tanah Abang lama, akan ditutup agar PKL bisa berdagang.

Namun, kebijakan Anies ini membuat sebagian pedagang menjerit. Mereka adalah pedagang yang berada di dalam pasar dan menyewa kios.


Pedagang Blok G, Yeni (52), mengaku bingung bagaimana nasib para pedagang yang berada di kios resmi di dalam blok-blok pasar Tanah Abang.

Cara siapa yang lebih efektif ???

Benarkah Program DP 0 Rupiah Hanya Caper Caperan Anies -Sandi Agar Menang Pilkada ? Baca Kebenarannya !

Zona Mania - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengeluarkan pernyataan baru tetang Program andalannya saat kampanye Anies-Sandi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakrta April lalu tentang Rumah uang muka atau Down Paymentt (DP) 0 Rupiah.

Program tersebut menurutnya hanya di peruntukan untuk para pekerja yang memiliki penghasilan Rp. 7 juta hingga Rp. 10 juta per bulan. Mendengar pernyataan tersebut, masyarakat hari ini merespon negatif karena menilai program itu hanya menguntungkan sebagian orang, bukan rakyat miskin.

Jehansyah Siregar yang merupakan Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Pemukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) di ITB menilai program tersebut memang tidak memiliki kejelasan skemanya sejak awal.

"Kan program ini sudah kontroversial sejak awal, ini merupakan program siapa sih? Apa hanya gimmick, mencari perhatian, atau hanya sekedar halo halo marketing saja. Kalau hanya sekedar 0 DP 0 persen caper caperan (cari perhatian), gak ada isinya. Toh sudah banyak pengembang yang buat DP 0 persen," jelas Jehansyah saat di temui KompasProperti pada Rabu, 12 Juli 2017.

Berita Pilihan >>> Fahri Hamzah Menilai Pos Perbatasan Yang Akan Di Bangun Jokowi Tidak Ada Kegunannya.

Jehansyah mempertanyakan bagaimana sistem penyediaan rumahnya dan seperti apa pilihan dalam program rumah tersebut. Dia menjelaskan program tersebut seperti perumahan rakyat yang bisa berupa rusunami (rumah susun milik) bersubsidi. Dalam hal tersebut yang dimaksud rusunami adalah delivery sistem.

Contohnya, pengembang yang akan membangun rusunami atau apartemen sederhana akan diberi subsidi oleh pemerintah. Sedangkan program rumah DP 0 Rupiah tidak ada kejelasan dan tiba tiba disebutkan nanti akan ada rumah di kampung degan harga Rp. 350 juta.

"itu DP-nya dibantu, dikasih uangnya Rp 57 juta. Dari Dp 0 persen berubah jadi DP 0 rupiah. DP-nya sih ada, nanti masyarakat gak perlu bayar lagi, nanti di kasih pemerintah. Jadi 0 rupiah, bukan DP 0 persen gitu. dari situ kan sudah gak jelas, jadi mau yang mana ini sebenarnya programnya," lanjt Jehansyah.

Jehansyah menambahkan program perumahan rakyat itu sudah jelas ada rumah sederhana tapak, rusunawa (rumah susun sewa), rusunami, rusubawa-beli. rumah swadaya dan bedah rumah. Program tersebut memang telah ada struktur organisasinya di dalam pemerintah pusat. Namun program DP 0 Rupiah tidakj ada kejelasan bagaimana struktur organisasi pemerintahannya yang dapat menjalankannya.

"Jadi itu bukan program. Itu hanya upaya untuk menang pilkadalah, cari perhatian," kata Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar.

Debat Pamungkas Merebut Hati Warga Jakarta Untuk Meraih Kursi DKI 1

Debat pilkada yang akan di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta putaran dua pada tanggal 12 April 2017 nanti merupakan debat pamungkas terakhir prara calon untuk merebut hati rakyat dengan program yang di miliki masing masing pasangan. Tema dalam debat tersebut yaitu 'Dari Masyarakat Untuk Masyarakat" dalam inti tema menyangkut kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum dan bonus demografi.

Debat putaran dua ini akan dilakukan hanya satu kali dan debat ini akan dibagi menjadi tiga bagian dalam durasi 120 menit yang dimiliki. Kali ini debat akan sedikit berbeda dengan debat debat sebelumnya dimana debat ini akan menlibatkan masyarakat secara langsung. Kpu mengundang berbagai eleman masyarakat yang dapat memberi pertanyaan langsung kepada kedua pasangan calon.

Sumarsono selaku Ketua KPU DKI Jakarta menyatakan tim independen KPU DKI akan melakukan seleksi kepada masyarakat yang di undang dalam debat Pilkada DKI Putaran dua. "Tentunya mereka adalah orang orang yang tidak terafilasi oleh timses mana pun. Pertanyaan yang akan di ajukan juga pertanyaan yang telah tersaring," terang Sumarsono.