To The Point Untuk DPR: Jangan Memanfaatkan Perppu Untuk Menyerang Jokowi, Kalau Khilafah Berdiri, Itu Di Penggal Kepalanya... Sadar Lo

ZONA MANIA - Mengenai Perppu Ormas yang di terbitkan pemerintah,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia, Nadirsyah Hosen angkat bicara. Dia berpendapat di terbitkan Perppu Ormas oleh pemerintah jangan di jadikan alat berpolitik untuk menyerang Presiden Jokowi.

Setelah di terbitkan Perppu Ormas oleh pemerintah, banyak yang menuding pemerintah melanhhar Hak Asasi Manusia (HAM). Dirinya menilai kewajiban pemerintah menjamin Hak Asasi Manusia yang tidak hanya mencakup Hak Sosial dan mengeluarkan pendapat.

"Jadi Perppu ini mencakup Pilar Bangsa. Jangn hanya bisa menjelekan Presiden Joko Widodo. Mengkritik Pak Jokowi itu bebas, namun kalau yang di ancam adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, pemerintah tidak boleh tinggal diam,"jelas Nardisyah.

Berita Terbaru >>> Di Media Saya Pancasila, Di Lapangan Ganti Pancasila Dengan Ideologi Khilafah, Pimpinan HTI Banyak Modus.....

Pernyataan itu di sampaikan didalam diskusi Ngobrol bareng "Merawat Indonesia, Tolak Radikalisme, Lawan Intoleransi,"di Jakarta, Minggu 23 Juli 2017.

Dirnya mengungkapkan, tak menduga dengan sikap yang di tunjukan para politikus di Senayan DPR yang seakan akan memberi dukungan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal ormas tersebut secara terang terangan ingin menegakan Khilafah.

"Para pemain politik ini terlihat hanya menyerang Jokowi dan membela Hizbut Tahrir Indonesia. Jika Khilafah berdiri, jika ada suara berbeda, itu di penggal kepalanya,"ungkapnya.

Nadirsyah juga menambahkan dengan di terbitnya Perppu Ormas, tidak mempengaruhi proses hukum yang berjalan di Indonesia. "Mau di pengadilan di depan atau belakang, itu semua sama saja. Kita sudah demokrasi. Selama HTI tudak seperti eks tapol di zaman Soeharto, itu sudah demokrasi," ucapnya.

Baca Juga >>> Indonesia Dikenal Negara Paling Kuat Di Belahan Bumi, Megawati Ingin Mengembalikan Kejayaan Militer Seperti Masa Presiden Sukarno

Pimpinan Cabang Istimewa Nadhatul Ulama Australia dan Newzerland Rois Syuriah itu berharap agar pemerintah melakukan intervensi sosial dan budaya.

"Misalnya dalam pengaruh Islam di kampus, agar dilakukan intervensi sosial dan budaya. Revolusi mental juga harus terus dilakukan," ucapnya.