Dinilai Hanya Berani Mengusut Kasus Kecil, Amien Rais Meminta KPK "Turun Mesin", Semua Pejabat Struktural Di Ganti

Zona Mania - Amien Rais memberi kritikan pedas terhadap KPK saat berpidato di Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo dalam acara Halalbihalal dan Rakor Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada Minggu 9 Juli 2017 lalu.

Dalam pidato tersebut, Amien Rais menganggap KPK hanya bekerja dan berani mengusut kasus kasus kecil.

Kritikan tersebut menyangkut kegiatan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nilai korupsi hanya bernominal puluhan juta rupiah. Dirinya menganggap hal tersebut telah melanggar Undang-Undang KPK.

"Didalam Undang Undang KPK, seharusnya KPK mengejar korupsi di atas Rp 1 Milliar. Sekarang, OTT hanya menangkap Rp. 40 juta, Rp 10 juta, DPR di segel dan kemudian jadi pahlawan,"jelas Amien.

Berita Populer >>> Hak Angket KPK, Formappi: "Ini Perang Antara Yang Sudah Mau Mati Secara Politik Dan Semangat Kita Melawan Korupsi,"

Amien menilai KPK hanya melakukan penangkapan terhadap kasus kasus kecil di Indonesia, sedangkan kasus kasus besar tidak di tuntaskan.

"Di dalam kasus besar, KPK sangat lemah, itu pasti. Kemudian menghindar, dan mengendapkan semua kasus besar. Misalnya kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sumber Waras, Kasus Pelindo, Reklamasi dan berbagai kasus besar lainnya, Itu pasti KPK gak berani," ucap Amien.

Menururt mantan ketua MPR RI tersebut, tubuh KPK harus dilakukan reformasi. Lebih khususnya pada pejabat struktural di KPK saat ini harus diganti semua.

"Lembaga antikorupsi harus tetap ada, namun pejabat struktural yang ada di KPK harus di ganti semua, Harus turun mesin,'tegasnya.

Baca Juga >>> Kaus Baru Pansus Angket Sindir KPK, "Kalau Benar Kenapa Takut, Kalau Bukan Kita Siapa Lagi"..... Apa Gak Terbalik ?

Bukan hanya itu, kritikan juga di lontarkan Amien kepada pihak yang melakukan reaksi atas langkah di bentuknya Pansus Hak Angket.

"Tidak perlu saling membawa massa dengan mendatangkan artis-artis untuk membela KPK, kemudian dosen dosen urusan tata negara dimobilisasi. Karena ini menandakan ketakutan ya."tandasnya.